KALTIMWARA.COM - Pemerintah Indonesia dipastikan akan memperketat keran fiskal di sektor pertambangan dengan memberlakukan tarif bea keluar (BK) untuk ekspor batu bara mulai 1 Januari 2026. Keputusan ini merupakan hasil evaluasi mendalam Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan negara mendapatkan bagian yang adil dari eksploitasi sumber daya alam.

Menteri Keuangan Purbaya menyoroti ketimpangan yang terjadi selama ini, di mana perusahaan tambang kerap menikmati keuntungan besar saat harga komoditas melonjak tanpa adanya mekanisme bagi hasil tambahan melalui bea keluar. Sebaliknya, saat harga turun, beban negara justru bertambah akibat banyaknya klaim pengembalian atau restitusi pajak dari para pelaku usaha.

Sinyal penerapan aturan ini langsung memicu reaksi dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI). Mereka menilai bahwa meski tujuan pemerintah adalah untuk kedaulatan fiskal, momentum penerapannya perlu ditinjau ulang mengingat kondisi pasar global yang masih fluktuatif.

Gita Mahyarani, selaku Plt. Direktur Eksekutif APBI, mengakui bahwa kebijakan ini adalah wewenang penuh pemerintah dalam mengelola pendapatan negara. Namun, ia juga memperingatkan adanya efek domino yang mungkin muncul terhadap kesehatan finansial perusahaan tambang di dalam negeri.

"Pada prinsipnya, setiap kebijakan fiskal tentu memiliki potensi manfaat sekaligus konsekuensi. Rencana penerapan bea keluar batu bara pada Januari 2026 dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga penerimaan negara," ungkap Gita menanggapi rencana tersebut.

Di balik upaya memperkuat kas negara, para pelaku usaha mengkhawatirkan berkurangnya daya saing batu bara Indonesia dibandingkan negara produsen lain seperti Australia atau Rusia. Penambahan biaya di sisi ekspor dikhawatirkan akan membuat harga jual batu bara Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar Asia.

Lebih lanjut, APBI menekankan bahwa ketahanan operasi perusahaan tambang sangat bergantung pada stabilitas beban biaya. Jika margin keuntungan terus tergerus oleh pungutan baru, maka investasi jangka panjang di sektor energi ini diprediksi akan mengalami perlambatan signifikan.

"Dalam konteks tersebut, implementasi bea keluar tentu memiliki potensi tantangan, khususnya terhadap margin usaha, daya saing ekspor, serta keberlanjutan operasi," tegas Gita sebagai penutup pernyataannya.(kw/ecy)