KALTIMWARA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan baru terkait skema penyaluran program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam keterangannya pada Senin, 8 Desember 2025, Purbaya menyatakan keinginannya untuk meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar program tersebut diubah formatnya dari pemberian makanan siap saji menjadi pemberian uang tunai langsung kepada para siswa.

Langkah ini diambil sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi anggaran negara. Purbaya menilai bahwa dengan memberikan dana tunai, risiko teknis di lapangan dapat diminimalisir secara signifikan. Ia memandang skema tunai jauh lebih praktis dibandingkan dengan distribusi logistik makanan yang memiliki kerumitan tersendiri, terutama dalam menjaga kualitas hidangan hingga ke tangan siswa.

Purbaya menjabarkan hitungan matematis di balik usulannya tersebut. Dengan asumsi biaya makan sebesar Rp15.000 per siswa untuk lima hari sekolah dalam seminggu, maka setiap siswa akan menerima Rp75.000 per minggu. Jika diakumulasikan dalam satu bulan atau empat minggu, total bantuan yang diterima siswa mencapai Rp300.000. Angka ini dianggap cukup untuk memenuhi standar gizi jika dikelola dengan baik oleh keluarga.

“Purbaya minta izin ke Presiden Prabowo supaya MBG kita uangkan saja ke siswa. Keuntungan; nasi tidak basi, orang tua tahu kesukaan anak, dan bebas korupsi. Jika uang bersisa, bisa ditabung,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan penjelasan mengenai filosofi di balik perubahan skema tersebut di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelibatan orang tua dalam mengelola uang tersebut akan memberikan dampak positif bagi psikologis anak. Menurutnya, orang tua adalah pihak yang paling memahami selera dan kebutuhan gizi spesifik anak-anak mereka. Hal ini sekaligus menghilangkan kendala sisa makanan atau makanan yang terbuang karena tidak sesuai dengan selera siswa di daerah tertentu.

Selain soal selera, aspek transparansi juga menjadi sorotan utama sang Menteri Keuangan. Dengan mekanisme transfer langsung ke rekening siswa atau wali murid, celah untuk melakukan pemotongan anggaran oleh pihak ketiga dapat ditutup rapat. Purbaya meyakini sistem cashless akan membuat aliran dana dari pusat hingga ke daerah menjadi lebih mudah diawasi oleh lembaga pengawas keuangan.

Gagasan ini muncul di tengah evaluasi mendalam terhadap distribusi fisik program MBG yang selama ini berjalan. Kendala logistik di daerah terpencil serta tantangan menjaga higienitas makanan menjadi catatan merah yang ingin diperbaiki melalui konversi menjadi uang tunai. Pemerintah berharap skema baru ini dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan nutrisi anak tetap terjamin.

Menutup keterangannya, Purbaya berharap usulan ini dapat segera dikaji secara mendalam oleh tim kepresidenan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memberikan manfaat maksimal bagi rakyat tanpa harus terbebani oleh birokrasi distribusi yang berbelit-belit. Jika disetujui, perubahan ini diprediksi akan mulai diuji coba pada awal tahun anggaran mendatang. (kw/ass/ecy)