KALTIMWARA.COM - SAMARINDA - Kabar gembira datang bagi para pekerja di Kota Tepian. Melalui rapat pleno penetapan Upah Minimum Kota (UMK) yang digelar baru-baru ini, Pemerintah Kota Samarinda bersama Dewan Pengupahan akhirnya menyepakati besaran upah untuk tahun 2026. Keputusan ini membawa harapan baru di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, UMK Samarinda tahun 2026 diputuskan sebesar Rp3.982.527. Angka ini mencerminkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memberikan sinyal positif bagi peningkatan kesejahteraan buruh di ibu kota Kalimantan Timur tersebut.

Jika dikalkulasikan, kenaikan ini mencapai 6,97 persen dari UMK tahun 2025 yang berada di angka Rp3.723.279. Kenaikan sebesar Rp259.248 ini bukanlah angka yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari perhitungan matang yang melibatkan berbagai indikator ekonomi makro di tingkat kota.

Proses penetapan ini mengacu pada formulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Diskusi yang berlangsung di dalam Dewan Pengupahan melibatkan perwakilan serikat pekerja, pengusaha (Apindo), serta pihak akademisi guna mencapai titik temu yang adil.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda menekankan bahwa penyesuaian ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Kenaikan ini diharapkan mampu mengimbangi pengeluaran rumah tangga para pekerja tanpa memberatkan keberlangsungan usaha secara berlebihan.

"Kami telah melalui proses diskusi yang konstruktif. Angka Rp3,98 juta ini adalah jalan tengah yang kita sepakati bersama berdasarkan regulasi yang berlaku. Fokus utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan stabilitas iklim investasi di Samarinda," ujar perwakilan Dewan Pengupahan saat dikonfirmasi usai rapat pleno.

Langkah selanjutnya, kesepakatan ini akan diserahkan kepada Wali Kota Samarinda untuk kemudian direkomendasikan kepada Penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Secara prosedur, Gubernur memiliki wewenang penuh untuk meresmikan angka tersebut melalui Surat Keputusan (SK) agar dapat diberlakukan mulai 1 Januari 2026.

Meski telah disepakati, pihak pemerintah tetap mengimbau kepada seluruh perusahaan di Samarinda untuk mematuhi regulasi ini nantinya. Pengawasan akan dilakukan secara ketat guna memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketetapan upah minimum yang baru, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis di masa depan.(kw/ecy)